PenerapanTKDN Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa. Untuk pemberdayaan industri dalam negeri, pemerintah perlu meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Hal tersebut perlu dukungan semua pihak, terutama dari perangkat hukum yang bersifat wajib. Oleh karenanya, beberapa peraturan telah diterbitkan dan mewajibkan penggunaan produk dalam TKDN Barang dan Jasa Tingkat Komponen Dalam Negeri Apa yang Anda ketahui mengenai TKDN barang dan jasa? Pada hakikatnya, perhitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri mengikat dua variabel yakni barang yang pabrik produksi dan jasa oleh penyedia jasa. Tapi dalam beberapa kasus ada kegiatan bisnis yang menggabungkan antara kedua variabel tersebut. Hasil penggabungan itulah yang menghasilkan rumusan TKDN nilai barang & jasa. Contoh Isian Form Rekapitulasi TKDN Barang dan Jasa Ketika Anda melihat kegiatan konstruksi, apa pertama kali yang Anda pikirkan? Kegiatan konstruksi merupakan salah satu kegiatan yang menggabungkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri jasa dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri barang, mengapa demikian? Karena dalam kegiatan produksi terdapat beberapa barang konstruksi bernilai Tingkat Komponen Dalam Negeribarang dan pemanfaatan jasa konstruksi selaku eksekutor yang melaksanakan pembangunan. Agar lebih memahami tentang gabungan TKDN barang dengan jasa simak contoh isian form rekapitulasi TKDN-nya berikut ini Uraian Pekerjaan Barang Sebut saja kegiatan yang sedang berlangsung adalah pembuatan gudang peralatan dan semen artinya barang yang Anda butuhkan cukup banyak. Pertama adalah bahan baku selanjutnya peralatan siap pakai. Uraian Pekerjaan Jasa Apa saja jenis jasa yang bisa perusahaan jasa tawarkan untuk pembuatan gudang peralatan dan semen? Jawabannya cukup beragam mulai dari manajemen perekayasaan dan proyek hingga fasilitas kerja. Biaya KDN Masing-masing urian pekerjaan harus memiliki biaya KDN yang datanya berasal dari laporan data yang akurat. Jangan lupa untuk menjumlah total biaya KDN apabila uraian pekerjaannya lebih dari satu. Biaya KLN Cara menghitung TKDN barang dan jasa juga termasuk perhitungan biaya KLN. Sama seperti KDN, gunakan data aktual untuk pengisian biaya KLN pada form rekapitulasi TKDN. Biaya Total Jumlahkan dengan benar biaya KDN dan biaya KLN kemudian input pada biaya total ini. Mengapa biaya total harus Anda hitung? Karena biaya total juga termasuk dalam rumusan formulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri gabungan barang dengan jasa. Nilai TKDN Barang + Jasa Dan isian formulir rekapitulasi yang paling penting adalah persentase TKDN itu sendiri. Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri inilah yang menjadi latar belakang keputusan penerbitan sertifikasi TKDN perusahaan Anda. Perusahaan yang belum memenuhi syarat tidak akan menerima sertifikat TKDN sehingga wajib melaksanakan revisi. Perhitungan TKDN Barang Jasa Sebelumnya kami telah menjelaskan dengan lengkap apa saja isian yang tertera pada format formulir rekapitulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri barang gabungan dengan jasa. Perluas wawasan Anda dengan turut mempelajari rumusan formulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri-nya. Skema perhitungannya memang lebih sulit karena memiliki rumusan yang menjadi pedoman utama. Apakah skema perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan jasa terasa sulit untuk Anda? Sama seperti belajar rumus fisika atau matematika, pada pembelajaran pertama mungkin Anda menemui banyak kendala. Akan tetapi usai mencoba dan belajar untuk kesekian kalinya, semua terasa lebih mudah. Mempelajari perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri barang serta jasa merupakan kegiatan yang penting karena tertulis jelas pada UU, Permen dan dasar hukum lainnya. Ada sanksi berat yang menunggu jika Anda abai mengurus sertifikasi TKDN. Jika terlalu sulit mengurusnya seorang diri gunakan jasa profesional yang berpengalaman mengurus perhitungan TKDN. Tarif biaya pemanfaatan jasa pengurusan Tingkat Komponen Dalam Negeri lebih terjangkau daripada Anda membayar denda finansial bahkan kehilangan fungsi TKDN sementara maupun selamanya. Syaratnya, Anda hanya perlu menyeleksi dan menemukan satu jasa pengurusan terpercaya. Pilih penyedia jasa yang benar-benar kompeten dalam bidang ini sehingga dapat membimbing Anda melakukan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Bukan saja perhitungan gabungan tapi juga perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri barang dan TKDN jasa. Gunakan fasilitas konsultasi jasa pengurusan TKDN untuk menggali lebih banyak informasi yang Anda butuhkan terkait TKDN barang dan jasa. Baca Juga WIUP dan IUP INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI CALL / WA +62811-1280-843 Catur Iswanto Email info Untukitu, maka penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa tidak hanya dari segi teknis dan harga, namun juga dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikandung oleh barang maupun jasa yang ditawarkan. Dasar Hukum Perhitungan TKDN TKDN mengacu pada : Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ο»ΏSaat ini Pemerintah sedang mengoptimalkan Tingkat Kemampuan Dalam Negeri TKDN terhadap proyek-proyek strategis yang didanai oleh Negara, begitu juga peningkatan TKDN pada produksi manufaktur di Indonesia. TKDN adalah persentase nilai komponen produksi yang dibuat di Indonesia pada suatu produk barang dan jasa. TKDN dapat menjadi salah satu preferensi yang akan menjadi penentu pemenang pada proses pengadaan barang dan jasa yang ada di beberapa instansi. Dasar Hukum Diadakannya TKDN Permen Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam NegeriPermen Perindustrian no. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan IndustriKeputusan Presiden No. 24 Tahun 2018, Tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri. BacaJuga Panduan Lengkap Memahami Tender Management Keuntungan Adanya Kebijakan TKDN Keuntungan tak hanya untuk pelaku industri namun juga kepada pemerintah Indonesia sendiri Akan tercipta tenaga kerja baru. Industri dalam negeri akan terus memproduksi barang/jasa, sehingga akan ada penyerapan tenaga ada penambahan pemasukan pajak penghasilan PPh terhadap produk yang telah dibuat di Indonesia, sehingga pemerintah sebagai lembaga penarik pajak akan diuntungkan bisa pemasukan dari sektor pajak terus supply-chain dengan ekosistem yang baik. Para vendor akan membuka pabriknya di Indonesia untuk menyuplai ke pabrikan Indonesia sebagai basis produksi dan negara ekspor untuk pasar Asia Tenggara dan Asia AfrikaTerciptanya kesetaraan antara pengusaha merk lokal dan merk luar dalam hal produksi dan kewajiban transaksi dalam rupiah serta kewajiban PPh Sektor Prioritas Penerapan TKDN TKDN atau Tingkat Kemampuan Dalam Negeri, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Dalam membantu program Pemerintah mengoptimalkan TKDN, maka sektor-sektor tertentu wajib memiliki TKDN dengan penetapan nilai prosentase yang sudah diperhitungkan. Cara Mengurus Sertifikat TKDN Sumber Pixabay Untuk mengurus sertifikat TKDN, industri bisa mengajukan penghitungan mandiri self assessment mengenai nilai TKDN yang ada pada produknya. Hasil penghitungan mandiri tersebut kemudian diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi Independen yang ditunjuk oleh Kemenperin, yaitu PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo. Dokumen yang perlu disiapkan oleh perusahaan untuk keperluan verifikasi TKDN di antaranya adalah akta pendirian perusahaan, tanda daftar perusahaan, laporan hasil produksi satu tahun terakhir, dan lainnya. Apabila dokumen sudah lengkap, proses selanjutnya adalah verifikasi TKDN oleh petugas. Mengutip dari laman jumlah biaya yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan sertifikat TKDN tersebut bervariasi, tergantung jenis produk yang akan disurvei. Akan tetapi, Kementerian Perindustrian telah menyiapkan APBN untuk membantu perusahaan dalam memperoleh sertifikasi TKDN secara gratis dengan menunjuk PT. Surveyor Indonesia sebagai pelaksana kegiatan ini. Setiap perusahaan hanya dapat mengajukan sertifikasi TKDN untuk 2 dua produk. Biaya untuk sertifikasi produk ketiga, keempat, dan seterusnya, akan dibebankan kepada perusahaan Teknis Perhitungan TKDN Sumber Pixabay Bagi anda yang dipersyaratkan memiliki TKDN dengan persentase tertentu, pahami dulu bagaimana teknis perhitungannya. Penilaian TKDN berdasarkan produk barang/jasa dan dapat ditambah dengan nilai BMP yaitu Bobot Manfaat Perusahaan. Penilaian Produk Barang/Jasa Ada tiga Komponen yang perlu diperhitungkan 1. Komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. 2. Komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri 3. Komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri. Penilaian pada BMP BMP atau Bobot Manfaat Perusahaan, adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan; memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan; memberdayakan lingkungan community development; serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual. Nilai tambah pada BMP sangat berpengaruh besar terhadap hasil penilaian TKDN. Jadi, sangatlah penting bagi perusahaan meningkatkan CSR, memberdayakan UMKM dll. Formulasi Perhitungan TKDN TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi. Harga barang jadi ini merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Biaya produksi tersebut meliputi biaya untuk bahan material langsung;biaya tenaga kerja langsung; danbiaya tidak langsung pabrik factory overhead;tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan company overhead, dan Pajak Keluaran. Penentuan KDN Barang Bahan material langsung berdasarkan negara asal barang country of origin;Alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; danTenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan. Syarat bagi Perusahaan Untuk Mendapatkan Sertifikat TKDN Memiliki Akte PendirianMempunyai Struktur organisasi produksiPembelian bahan bakuDaftar alat/peralatanGambar kerja produksiLaporan hasil produksi setahun terakhirSertifikat ISO 9001Jumlah dan daftar jabatan tenaga kerjaDenah area produksiProses produksiAlur kerja produksi – Brosur /katalog produk Untuk memudahkan Perusahaan memperoleh TKDN, Anda bisa menggunakan RUN Market. Mengapa? Karena RUN Market sudah dilengkapi dengan platform digital procurement, Vendor management dan mendukung business performance perusahaan Anda menjadi lebih hebat. Tidak ada yang harus terlewatkan untuk proses TKDN Anda jika Menggunakan RUN Market. Kunjungi website kami sekarang juga, dan dapatkan informasi menarik lainnya terkait RUN Market di sana.

MUDJISANTOSATRAINING AND CONSULTINGWorkshop Online melalui Zoom Cloud MeetingRabu, 19 Agustus 2020 Narasumber : 1. DR. Indrani Dharmayanti - Instruktur PBJ

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah. Pada umumnya, pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui lelang atau tender yang diikuti oleh para penyedia barang dan jasa. Dalam proses pengadaan tersebut, pemerintah harus memperhatikan aspek Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa tersebut memberikan nilai tambah bagi pembangunan industri dalam negeri. TKDN adalah persentase komponen dalam negeri pada suatu produk atau jasa yang dihitung dari nilai total produk atau jasa tersebut. Dalam hal ini, TKDN menjadi indikator penting bagi pengembangan industri dalam negeri. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, TKDN menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan dalam menentukan pemenang tender atau lelang. Oleh karena itu, pihak penyedia barang dan jasa harus dapat menghitung TKDN dengan benar dan akurat agar dapat memenangkan tender atau lelang. Dalam artikel ini, akan dijelaskan secara rinci mengenai cara menghitung TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pembahasan akan mencakup pengertian TKDN, kebijakan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menghitung TKDN. Pengertian TKDN TKDN merupakan singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri. Secara umum, TKDN mengacu pada persentase komponen dalam negeri yang digunakan dalam suatu produk atau jasa. TKDN menjadi sangat penting dalam pengembangan industri dalam negeri karena dapat meningkatkan kemandirian industri dalam negeri, meningkatkan nilai tambah produk atau jasa, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, TKDN menjadi faktor penting yang diperhatikan dalam menentukan pemenang tender atau lelang. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebijakan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Kebijakan TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan persyaratan TKDN sebagai salah satu kriteria evaluasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada dasarnya, persyaratan TKDN harus dipenuhi oleh semua peserta lelang atau tender. Namun, ada beberapa pengecualian yang diatur dalam peraturan tersebut. Pengecualian tersebut antara lain Barang dan jasa yang tidak tersedia di dalam negeri; Barang dan jasa yang diproduksi dengan menggunakan teknologi tertentu yang hanya tersedia di luar negeri; Barang dan jasa yang dibutuhkan dalam keadaan darurat; Barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Tahapan dalam menghitung TKDN Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menghitung TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah Identifikasi komponen dalam negeri Pertama-tama, pihak penyedia barang dan jasa harus mengidentifikasi komponen dalam negeri yang akan digunakan dalam produk atau jasa yang ditawarkan. Komponen dalam negeri dapat berupa bahan baku, suku cadang, atau jasa yang diberikan oleh tenaga kerja dalam negeri. Hitung nilai komponen dalam negeri Setelah mengidentifikasi komponen dalam negeri, pihak penyedia barang dan jasa harus menghitung nilai komponen dalam negeri tersebut. Nilai komponen dalam negeri dihitung berdasarkan harga satuan komponen tersebut dikalikan dengan jumlah yang digunakan. Hitung nilai total produk atau jasa Selanjutnya, pihak penyedia barang dan jasa harus menghitung nilai total produk atau jasa yang ditawarkan. Nilai total produk atau jasa dihitung berdasarkan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dikalikan dengan harga satuan. Hitung persentase TKDN Setelah nilai komponen dalam negeri dan nilai total produk atau jasa diketahui, pihak penyedia barang dan jasa dapat menghitung persentase TKDN. Persentase TKDN dihitung dengan membagi nilai komponen dalam negeri dengan nilai total produk atau jasa, kemudian dikalikan dengan 100%. Contoh perhitungan TKDN Berikut ini adalah contoh perhitungan TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah Sebuah perusahaan menawarkan produk A seharga Rp per unit. Produk A terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen X seharga Rp per unit, komponen Y seharga Rp per unit, dan komponen Z seharga Rp per unit. Komponen X dan Y diproduksi di dalam negeri, sedangkan komponen Z diproduksi di luar negeri. Untuk menghitung TKDN, kita perlu menghitung nilai komponen dalam negeri dan nilai total produk A terlebih dahulu. Nilai komponen dalam negeri = jumlah komponen X x harga komponen X + jumlah komponen Y x harga komponen Y = 100 x + 200 x = Rp Nilai total produk A = jumlah produk A x harga produk A = 100 x = Rp Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai komponen dalam negeri sebesar Rp dan nilai total produk A sebesar Rp Selanjutnya, kita dapat menghitung persentase TKDN sebagai berikut Persentase TKDN = nilai komponen dalam negeri / nilai total produk A x 100% = / x 100% = 80% Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa persentase TKDN produk A adalah 80%. Artinya, produk A memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah. Pentingnya penghitungan TKDN Menghitung TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat penting dilakukan. Hal ini karena TKDN dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan tingkat keterlibatan industri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, TKDN juga dapat menjadi dasar untuk memperkuat sektor industri dalam negeri melalui kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas industri dalam negeri. Penghitungan TKDN juga dapat membantu pihak penyedia barang dan jasa dalam meningkatkan daya saing produk atau jasanya. Dengan menaikkan persentase TKDN, pihak penyedia barang dan jasa dapat memperkuat posisi pasar produk atau jasanya, baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Selain itu, penghitungan TKDN juga dapat membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan proteksi industri dalam negeri. Dengan membatasi penggunaan komponen impor dan meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, pemerintah dapat memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor. Kendala dalam menghitung TKDN Meskipun penghitungan TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat penting dilakukan, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menghitung TKDN. Beberapa kendala tersebut antara lain Keterbatasan data komponen dalam negeri Salah satu kendala dalam menghitung TKDN adalah keterbatasan data komponen dalam negeri. Data mengenai komponen dalam negeri tidak selalu tersedia atau mudah diakses. Hal ini dapat menyulitkan pihak penyedia barang dan jasa dalam mengidentifikasi komponen dalam negeri yang dapat digunakan dalam produk atau jasa yang ditawarkan. Ketergantungan pada komponen impor Selain keterbatasan data komponen dalam negeri, ketergantungan pada komponen impor juga menjadi kendala dalam menghitung TKDN. Beberapa produk atau jasa memerlukan komponen yang hanya tersedia di luar negeri atau memerlukan teknologi yang hanya dimiliki oleh perusahaan asing. Hal ini dapat menyulitkan pihak penyedia barang dan jasa dalam memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan interpretasi terhadap TKDN Perbedaan interpretasi terhadap TKDN juga menjadi kendala dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terkadang, terdapat perbedaan interpretasi antara pihak penyedia barang dan jasa dengan pihak pengawas atau pemerintah terkait dengan penghitungan TKDN. Hal ini dapat memunculkan perbedaan pandangan dan menyulitkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Masalah teknis dalam menghitung TKDN Terakhir, masalah teknis dalam menghitung TKDN juga menjadi kendala dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menghitung TKDN dapat membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam tentang proses produksi dan persyaratan teknis dari suatu produk atau jasa. Selain itu, penghitungan TKDN juga dapat memerlukan penggunaan alat dan software yang canggih untuk menghitung jumlah dan persentase komponen dalam negeri. Untuk menghitung TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam menghitung TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah Identifikasi produk atau jasa yang akan ditawarkan Tahap pertama dalam menghitung TKDN adalah dengan mengidentifikasi produk atau jasa yang akan ditawarkan. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan memahami persyaratan teknis dari suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan. Identifikasi komponen dalam negeri dan impor Tahap kedua adalah dengan mengidentifikasi komponen dalam negeri dan impor yang digunakan dalam produk atau jasa yang ditawarkan. Identifikasi ini dapat dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber komponen yang digunakan dalam proses produksi produk atau jasa. Pengukuran nilai komponen dalam negeri dan impor Tahap ketiga adalah dengan melakukan pengukuran nilai komponen dalam negeri dan impor. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menghitung nilai komponen dalam negeri dan impor yang digunakan dalam produk atau jasa yang ditawarkan. Penghitungan TKDN Tahap keempat adalah dengan melakukan penghitungan TKDN. Penghitungan TKDN dilakukan dengan membandingkan nilai komponen dalam negeri dan impor yang digunakan dalam produk atau jasa dengan persentase TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika persentase TKDN yang dihitung lebih tinggi dari persentase TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah, maka produk atau jasa tersebut memenuhi persyaratan TKDN. Verifikasi dan validasi data Tahap kelima adalah dengan melakukan verifikasi dan validasi data yang telah dihitung. Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penghitungan TKDN sudah akurat dan valid. Penyusunan laporan TKDN Tahap terakhir adalah dengan menyusun laporan TKDN. Laporan TKDN berisi hasil penghitungan TKDN yang telah dilakukan. Laporan ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi persyaratan TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesimpulan Menghitung TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat penting dilakukan. TKDN dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan tingkat keterlibatan industri dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu, TKDN juga dapat menjadi dasar untuk memperkuat sektor industri dalam negeri melalui kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas industri dalam negeri. Meskipun penghitungan TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah terkadang memerlukan pemahaman teknis yang mendalam, penggunaan alat dan software yang canggih, dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Namun, dengan pemahaman yang cukup dan prosedur yang tepat, penghitungan TKDN dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, penggunaan TKDN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan industri dalam negeri. Oleh karena itu, peran TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu terus ditingkatkan dan dipahami oleh semua pihak terkait.
AirmasGroup mendukung penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk-produk Information Technology (IT) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dibuktikan secara nyata melalui program 'Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa E-purchasing melalui Ekatalog dan Toko Daring dengan Mengoptimalkan TKDN'.
Laporan Wartawan Lita Febriani JAKARTA - Sektor industri Engineering, Procurement and Construction EPC terus menunjukkan kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi nasional. Seperti yang dilakukan PT Rekayasa Industri Rekind, dimana Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN mencapai sekitar 35-50 persen dalam setiap proyek. Direktur Operasi dan Teknologi/Pengembangan Rekind Yusairi, menyampaikan perusahaan juga terkadang menambah TKDN di atas 70 persen bahkan 80 persen untuk beberapa proyek, nilai ini jauh melampaui komitmen di kontrak. Baca juga Indonesia Masih Kekurangan Insinyur untuk Dukung Pengembangan Sektor EPC "Namun demikian, pencapaian TKDN ini ditentukan oleh berbagai faktor, tergantung dari jenis proyek, teknologi dan maturitas teknologi serta kemampuan industri di dalam negeri," tutur Yusairi dalam diskusi peran Penting Jasa Rancang Bangun EPC untuk Mendukung Pembangunan Industri Nasional oleh Forum Wartawan Industri yang menggelar kegiatan diskusi, Jumat 9/6/2023. Upaya Rekind meningkatkan nilai TKDN, sudah dimulai sejak pembuatan proposal proyek, desain perekayasaan awal Front End Engineering Design/FEED hingga pelaksanaan pembangunan atau konstruksi proyek. Bahkan dalam pengadaan barang dan jasa, Rekind selaku kontraktor kerap menetapkan batasan nilai TKDN yang harus dipenuhi oleh setiap vendor dan/atau sub kontraktor di dalam kontrak pekerjaannya masing-masing. Yusairi menyebut, perusahaan EPC Nasional diibaratkan sebagai lokomotif penggerak gerbong industri nasional, karena di dalam pengerjaan proyek, selalu melibatkan ratusan bahkan ribuan industri seperti sub kontraktor maupun vendor dan perusahaan penunjang lainnya. "Dengan menunjuk serta membuat aturan sesuai porsi lebih besar kepada perusahaan EPC Nasional, secara otomatis akan menggerakkan industri-industri di sektor hilir," tambah Yusairi. Peran strategis perusahaan EPC Nasional ini bisa berjalan maksimal guna menunjang pembangunan nasional, asalkan ada pemberlakuan aturan dasar, khususnya mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN yang seragam untuk semua sektor industri. Baca juga Kemenperin Dorong Optimalisasi Jasa EPC untuk Mendukung Pembangunan Industri "Peningkatan TKDN baru akan berhasil jika mendapat dukungan dari semua pihak. Tidak hanya pemilik proyek, EPC contractor dan para praktrisi industri di dalam negeri, tapi semua pihak harus diorkestrasi untuk bisa menuju pada satu titik yang sama. Tanpa itu semua, usaha yang dilakukan akan sulit untuk bisa dicapai keberhasilannya," jelasnya. Diakui Yusairi, kehadiran Rekind selaku perusahaan EPC Nasional selama 42 Tahun, tidak hanya berperan menggerakkan sektor industri, tapi juga bisa menopang pemerintah dalam menekan angka Capex Capital Expenditure – Pengeluaran Belanja Modal sebesar 10-30 persen di bawah harga yang ditawarkan perusahan EPC kompetitor asing, khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek strategis nasional. "Ketika kami masuk ke industri minyak dan gas, serta petrokimia, harga yang kami tawarkan pada saat itu terpaut 10 persen hingga 30 persen lebih murah dibanding EPC Company asing yang selama ini mengerjakan proyek-proyek industri migas dan petrokimia di Indonesia," ujarnya.
9 Pernyataan Atas Kepemilikan Alat Kerja Utama Produk Dalam Negeri Pada Dokumen Penawaran Harga. Untuk mendapatkan preferensi harga berdasarkan kepemilikan alat kerja utama Produk Dalam Negeri: 9.1. Peserta Tender menyampaikan bukti sertifikat pembangunan menara pengeborankerja ulang drillingworkover rig di dalam negeri, untuk Tender menara 5/05/2022 Kenapa Harus Menggunakan TKDN Beberapa dekade ke belakang, Local Content Policy atau Kebijakan Konten Lokal / Produk Dalam Negeri telah menjadi hal yang sangat marak terjadi di berbagai belahan dunia. Hal itu juga mengakibatkan Indonesia untuk menerapkannya sehingga pemerintah membuat beberapa aturan mengenai Produk dalam negeri ini. Kebijakan local content ini diadopsi menjadi local procurement yaitu membeli barang dari dalam negeri. Lihat >>> Penjelasan Singkat Proses dan Aturan Pengadaan Barang/ Jasa PBJTujuan dari TKDNuntuk mengejar target pengembangan industripenciptaan lapangan kerjameningkatkan value/nilai barang dalam negerimembuat produsen dalam negeri menjadi lebih baik dan berkembangMenciptakan peluang bisnis berkelanjutan bagi masyarakatPenghematan devisa negaraMengurangi ketergantungan kepada produk impor dari luar negeriMeningkatkan kemampuan industri dalam negeri sehingga dapat bersaing di duniaMendukung peningkatan inovasi dan teknologi dalam negeriSebagai reward kepada produsen dalam negeriDefinisi Produk Dalam NegeriBarang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi/ dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia yang sebagian tenaga kerja WNI yang prosesnya menggunakan bahan baku/komponen dalam negeri atau sebagian impor. Jadi yang dimaksud dari Produk Dalam Negeri ini mencakup 3 hal yaitu Berinvestasi di Indonesia, Berlokasi di Indonesia, dan Berproduksi di dan Istilah dalam TKDNTKDN Besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan antara barang dan Bobot Manfaat Perusahaan Nilai penghargaan yang diberikan kepada perusahaan industri yang berinvestasi dan berproduksi di IndonesiaPreferensi Harga Nilai penyesuaian harga terhadap penawaran dalam proses evaluasi akhir dalam PBJ Harga Evaluasi Akhir/ HEABarang Diwajibkan Barang PDN yang wajib digunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan ketercapaian TKDN & BMP >= 40% dan capaian TKDN barang lebih dari >= 25%Barang Dimaksimalkan Barang PDN yang wajib digunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan ketercapaian TKDN & BMP >= 40% dan capaian TKDN barang lebih dari >= 15%Barang Diberdayakan Barang PDN yang wajib digunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki penjumlahan ketercapaian TKDN & BMP >= 15% dan capaian TKDN barang lebih dari >= 10%Siapa Yang wajib Menggunakan Produk Dalam Negeri?PP 29/2018 Produk Dalam Negeri Wajib Digunakan oleh Lembaga Negara Kementerian/Lembaga/Pemda, BUMN, BUMD, Swasta yang dalam Pengadaan Barang dan Jasa menggunakan sumber APBN/APBD/ kerjasama dengan pemerintah/dana hibah. SE Menteri BUMN SE-2/MBU/2012 BUMN dan Anak Perusahaan BUMN agar memaksimalkan penggunaan PDN Produk Dalam Negeri dalam hal melakukan pengadaan barang dan jasa PBJ.Perpres 12/2021 Kewajiban penggunaan PDN dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai TKDN ditambah Bobot Manfaat Perusahaan BMP paling rendah 40%Sehingga dalam penyusunan RUP, KAK kerangka Acuan kerja, spesifikasi teknis Spektek dan dokumen pemilihan wajib mencatumkan penggunaan produk dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri Diterapkan?Kewajiban penggunaan PDN dilakukan pada tahan perencanaan Rencana Umum Pengadaan/RUP, persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia, tender, pelaksanaan pekerjaan dan serah PDN dalam Pengadaan Barang/ JasaKetika terdapat PDN yang memiliki penjumlahan capaian TKDN dan BMP minimal 40% dengan TKDN minimal 25%, maka PBJ wajib menggunakan PDN. Lihat daftar barang PDN disiniJika tidak terdapat hal tersebut, maka proses PBJ menggunakan mekanisme Pengadaan Barang dimaksimalkan TKDN>=15% dengan diberikan prefrensi atau pengadaan barang yang diberdayakan TKDN >= 10%Barang yang diwajibkan, barang yang dimaksimalkan dan barang yang diberdayakan tidak boleh dimasukan dalam 1 paket. Terkecuali untuk kelompok barang yang merupakan 1 kesatuan sistem yang tidak dapat dipecah Nilai TKDN BarangTKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya produksi dalam negeri dikurangi dengan biaya produksi komponen luar negeri KLN terhadap biaya produksi. % TKDN = Biaya KDN – Biaya KLN/ Total Biaya Produksi x 100%Perhitungan persentase TKDN tidak termasuk kepada keuntungan, pajak, biaya komersial. Baik biaya KDN dan KLN tersebut merupakan rekapitulasi dari beberapa faktor yang mempengaruhi produksi tersebut. Berikut ini adalah faktor produksi yang mempengaruhi Nilai TKDN barangBahan/ material langsung Tenaga kerja langsungBiaya tidak langsung pabrik factory overheadSemakin banyak kandungan dalam negeri yang digunakan baik bahan langsung, tenaga kerja langsung dan biaya factory overhead maka nilai TKDN% akan semakin tinggi. Jika TKDN >=25% maka mendapatkan prefrensi harga. Perhitungan capaian TKDN barang merujuk pada daftar inventaris barang/jasaAlat kerja/fasilitas kerja sebagai Penentuan komponen dalam negeri memiliki ketentuan sebagai berikutDinilai 100% sebagai Komponen dalam negeri = Jika diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang jasa dalam negeriDinilai 75% sebagai Komponen dalam negeri = Jika diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang jasa luar negeriDinilai 75% sebagai Komponen dalam negeri = Jika diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang jasa dalam negeriDinilai 0% sebagai Komponen dalam negeri = Jika diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang jasa luar negeriDinilai komponen dalam negeri 75%, ditambah 25% proporsional terhadap komposisi perbandingan saham perusahaan dalam negeri = Jika diproduksi dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang jasa kerjasama antaran perusahaan dalam negeri dan luar negeriDinilai komponen dalam negeri proporsional terhadap komposisi perbandingan saham perusahaan dalam negeri Jika diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang jasa kerjasama antaran perusahaan dalam negeri dan luar negeriPerhitungan TKDN barang dilakukan terhadap setiap jenis barang. Jenis barang merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku material yang sama dengan jenisBarang Tingkat 1 = barang yang merupakan produk akhirBarang Tingkat 2 = barang yang merupakan komponen dari produk akhirPerhitungan TKDN barang dapat ditelusuri hingga barang tingkat 2. TKDN barang tingkat 2 dinyatakan 100%, jikaBarang tingkat 2 diproduksi di dalam negeriBiaya barang tingkat 2 dibawah 3% dari biaya produksi barang tingkat 1Akumulasi biaya seluruh barang tingkat 2 seperti nomor 2, maksimal 10% dari total biaya barang tingkat 1Jika dalam penelusuran barang tingkat 2 terdapat barang komponen yang berasal dari barang tingkat 3 yang dibuat di dalam negeri, maka TKDN barang/komponen dari barang tingkat 3 yang dimaksud dinyatakan 100%.Dokumen Pendukung Perhitungan TKDNDokumen ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika anda ingin menghitung TKDN dari suatu produk. Semua Dokumen pendukung ini akan menjadi tugas dari lembaga penilai TKDN atau surveyor sehingga barang yang sudah ada sertifikat TKDN-nya tidak perlu lagi dihitung, hanya perlu kalkulasinya saja dalam evaluasi penawaran. Namun jika tidak terdapat sertifikat TKDN-nya, maka perlu untuk menghitung dan mempersiapkan dokumen-dokumen apa yang diperlukan. Sertifikat TKDN berlaku selama 3 tahun dan disahkan oleh Kementerian Perindustrian. Selain itu Sertifikat TKDN juga mewakili 1 tipe produk dimana produk tersebut memiliki bahan baku dan proses produksi yang Dokumen Bahan/ Material LangsungInvoice penjualan produk yang dinilai Gambar produk yang dinilaiFlow proses produksiBukti sertifikat produk SNI lainnyaDrawing dari produk yang dinilaiBill of Material BOMInvoice pembelian material terhadap produkDokumen perhitungan Bea Masuk / PIB Jika adaInvoice pengangkutan bahan baku jika adaInvoice jasa-jasa lainya yang berhubungan dengan material bahan bakuLaporan hasil produksi 1 tahun terakhir untuk produkB. Dokumen Tenaga Kerja LangsungStruktur Organisasi di pabrikList gaji tenaga kerja langsungBukti kewarganegaraan dari tenaga kerja langsungJasa-jasa terkait tenaga kerja langsungBiaya asuransi tenaga kerja langsungList gaji tenaga kerja tidak langsungBukti kewarganegaraan dari tenaga kerja tidak langsungJasa-jasa terkait tenaga kerja tidak langsungBiaya asuransi tenaga kerja tidak langsungC. Dokumen overhead pabrikLayout pabrik tata letak/mesinDaftar depresiasi mesin/ alat kerja yang digunakan untuk memproduksi produkBiaya sewa pabrikBiaya sewa mesin/ alat kerja jika adaBiaya asuransi bankBiaya listrikBiaya PBBPerhitungan Nilai TKDN JasaTKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya komponen dalam negeri dikurangi dengan biaya komponen luar negeri KLN terhadap biaya total komponen. % TKDN = Biaya KDN – Biaya KLN/ Total Biaya komponen x 100%Baik biaya KDN dan KLN tersebut merupakan rekapitulasi dari beberapa faktor yang mempengaruhi komponen tersebut. Berikut ini adalah faktor produksi yang mempengaruhi Nilai TKDN barangManajemen Proyek dan PerekayasaanTenaga KerjaAlat kerja/ fasilitas kerjaKonstruksi dan FabrikasiJasa umumPerhitungan capaian TKDN jasa merujuk pada hasil perhitungan sendiri dan berdasarkan tahapan pekerjaan. Perhitungan TKDN jasa tidak termasuk kepada keuntungan, pajak, biaya pemasaran dan administrasi. Verifikasi TKDN jasa dapat dilakukan sampai dengan layer 3 produsenJika salah satu layer 3 lebih dari 1, layer-3 tersebut dipilih yang sering dibeli oleh layer-1Jika ada penggunaan mata uang asing pada perhitungan TKDN, konversi mata uang dilakukan pada saat transaksiPerhitungan TKDN jasa didasarkan pada waktu bulan yang samaPerhitungan Nilai TKDN Barang dan JasaContoh perhitungan Nilai TKDN gabungan barang dan jasa Format Rekapitulasi Perhitungan BMPUntuk mendapatkan sertifikat BMP, maka sebelumnya harus menghitung capaian BMP dan kemudian melaporkan BMP dengan data dukung dokumen terkait. Dalam perhitungan BMP terdapat 4 faktor penentu bobot pada suatu perusahaan yaituMemberdayakan usaha mikro kecilKepemilikan sertifikat SMK3/ OHSASPemberdayaan LingkunganFasilitas Pelayanan Purna JualVerifikasi dan Sertifikasi TKDNVerifikasi TKDN merupakan kegiatan menghitung nilai TKDN barang/jasa dan nilai BMP berdasarkan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha produsen barang, perusahaan jasa atau penyedia gabungan barang dan jasa. Verifikasi TKDN menunjuk surveyor sebagai pelaksana verifikasi capaian TKDN seperti PT. Surveyor Indonesia dan PT. sendiri dapat melakukan perhitungan TKDN secara mandiri atas TKDN barangnya sesuai dengan ketentuan serta tata cara perhitungan TKDN yang sesuai. Nilai TKDN hasil perhitungan sendiri dapat menjadi pertimbangan awal bagi lembaga verifikasi independen dalam perhitungan besaran nilai TKDN barang dan dalam Preferensi Harga dalam TKDNSebelumnya telah dijelaskan mengenai prefrensi harga yang berarti adalah perhitungan ulang nilai penawaran yang mempertimbangkan TKDN. Berikut ini adalah ketentuan dalam preferensi hargaPengguna PDN wajib memberikan prefrensi harga atas PDN yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25%. Jika kurang dari 25% maka tidak dapat diberikan prefrensi hargaDiberlakukan untuk pengadaan lebih dari sama dengan 1 MPreferensi harga PDN untuk barang diberikan paling tinggi sebesar 25%Preferensi harga PDN untuk jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi diatas harga penawaran terendah dari perusahaan asingKetentuan dan cara pemberian prefrensi harga sesuai dengan Perpres PBJ pemerintahPerhitungan Prefrensi Harga HEA adalah sebagai berikutHEA = 1 – KP x HPKeteranganHEA = Harga Evaluasi AkhirKP = Koefisien Preferensi Dihitung TKDN x Preferensi TertinggiHP = Harga Penawaran Jika HEA yang sama, maka TKDN terbesar menjadi Pemenang BerdasarkanKelompok Barang Catatan: 1 sertifikat TKDN dapat berisi lebih dari 1 jenis produk. No. Kelompok Barang Jumlah Sertifikat (Masih Berlaku) Jumlah Sertifikat (Seluruhnya) Produk dengan TKDN 25% Produk dengan TKDN 25% - 40% Produk dengan TKDN > 40% ; 1. Bahan Penunjang Pertanian: 839: 1.020: 28: 92: 1.060 : 2. Mesin dan Peralatan TKDNadalah persentase komponen produksi yang dibuat di Indonesia pada suatu produk barang dan jasa atau gabungan antara barang dan jasa. Dalam industri minyak dan gas, lazimnya pengadaan proyek-proyek engineering procurement and construction (EPC) dikerjakan dengan melibatkan banyak komponen seperti bahan baku, mesin, elektrikal, tenaga kerja Nilai pengadaan barang dan jasa terhadap seluruh KKKS itu per semester I-2022 mencapai USD15,2 juta, dengan nilai TKDN gabungan barang dan jasa sebesar USD 8,66 juta atau setara dengan Rp126 mpXCWS.
  • f68fv71ayq.pages.dev/376
  • f68fv71ayq.pages.dev/125
  • f68fv71ayq.pages.dev/169
  • f68fv71ayq.pages.dev/164
  • f68fv71ayq.pages.dev/40
  • f68fv71ayq.pages.dev/171
  • f68fv71ayq.pages.dev/387
  • f68fv71ayq.pages.dev/417

    • cara membuat tkdn pengadaan barang